Jawaban singkat
Banyak yang mencari cara bayar PBB di Coretax atau DJP Online, padahal PBB hunian diurus daerah. Panduan ini menjelaskan siapa yang menagih, apa yang perlu disiapkan, cara memeriksa tagihan, dan cara menghitungnya. Semua angka dan menu dibaca dari situs resmi Bapenda DKI Jakarta dan DJP pada 21 November 2026. Tiap daerah punya aturan dan kanal sendiri, jadi cek ulang di situs daerahmu.
Siapa yang menagih PBB-mu?
Ada dua jenis, dan ini sering bikin salah alamat.
| Jenis | Objek | Yang memungut |
|---|---|---|
| PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan) | Rumah, tanah, ruko, gedung | Pemerintah daerah (kabupaten/kota, di Jakarta oleh provinsi) |
| PBB-P3 | Kawasan perkebunan, perhutanan, pertambangan | Pemerintah pusat (DJP) |
Bapenda DKI Jakarta menyebut objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi untuk rumah tinggal, kamu membayar ke daerah, bukan lewat akun pajak pusat.
Yang perlu disiapkan
Siapkan sebelum bayar
0/5Cara cek dan unduh e-SPPT (contoh Jakarta)
Untuk objek di DKI Jakarta, Bapenda menyediakan layanan e-SPPT di pajakonline.jakarta.go.id. Formulirnya meminta data yang sama dengan yang tercetak di SPPT.
SkemaTampilan Pajak Online Jakarta yang disederhanakan
Buka menu e-SPPT
Kunjungi pajakonline.jakarta.go.id, lalu pilih e-SPPT.Isi data objek pajak
Isi NOP PBB-P2 dan Nama Wajib Pajak (Sesuai SPPT). Tahun SPPT terisi otomatis.Cocokkan data dengan SPPT
Isi Luas Bumi, Luas Bangunan, dan Jumlah PBB yang Harus Dibayar sesuai SPPT tahun konfirmasi.Lengkapi data pengunduh
Pilih Perorangan atau Badan, hubunganmu dengan wajib pajak (misalnya wajib pajak sendiri, orang tua, atau kuasa), lalu isi nomor HP.
Cara membayarnya
Setelah tagihan jelas, bayar lewat kanal yang ditunjuk daerahmu. Undang-Undang PBB di situs DJP menyebut pajak terutang dibayar di bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjuk. Kanal online (aplikasi bank, e-wallet, marketplace) berbeda tiap daerah, jadi urutannya begini:
Cari daftar kanal resmi
Buka situs Bapenda daerahmu. Di Pajak Online Jakarta ada menu Kanal Pembayaran di navigasinya.Pilih kanal yang tercantum
Gunakan hanya aplikasi atau bank yang tercantum di sana, lalu pilih menu pembayaran pajak daerah atau PBB.Masukkan NOP
Ketik NOP dan periksa nama serta nominal yang tampil. Kalau tidak sama dengan SPPT, hentikan dan tanyakan ke Bapenda.Simpan bukti bayar
Simpan bukti pembayaran. Kalau perlu bukti fisik, tanyakan prosedurnya ke kantor Bapenda atau UPPPD terdekat.
Cara menghitung PBB: contoh di Jakarta
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Menurut Bapenda DKI, rumusnya mengikuti Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 17 Tahun 2024:
- NJOPTKP (batas tidak kena pajak) Rp60.000.000 per wajib pajak, hanya untuk satu objek di Jakarta.
- NJOP untuk perhitungan: 40% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP untuk hunian, 60% untuk non-hunian.
- Tarif: 0,5%, atau 0,25% untuk lahan produksi pangan dan ternak.
Contoh hitungan untuk satu rumah hunian (angka ilustrasi, bukan SPPT asli):
| Total NJOP (bumi + bangunan) | Setelah NJOPTKP | Dasar hitung (40%) | PBB terutang (0,5%) |
|---|---|---|---|
| Rp500.000.000 | Rp440.000.000 | Rp176.000.000 | Rp880.000 |
| Rp1.500.000.000 | Rp1.440.000.000 | Rp576.000.000 | Rp2.880.000 |
| Rp3.000.000.000 | Rp2.940.000.000 | Rp1.176.000.000 | Rp5.880.000 |
Sumber: contoh ilustrasi dari rumus Bapenda DKI Jakarta, dicek 21 November 2026
Bapenda juga menyebut ada pengecualian untuk hunian dengan NJOP tertentu yang ditetapkan Gubernur. Kalau tagihan di SPPT-mu berbeda dari hitungan ini, angka di SPPT yang berlaku. Daerah lain memakai persentase dan batas yang berbeda.
Jika tidak berhasil
Jika tidak berhasil
NOP tidak ditemukan saat cek tagihan
Kemungkinan penyebab: NOP salah ketik, atau objek terdaftar di daerah lain.
Solusi: Cocokkan setiap digit NOP dengan SPPT. Pastikan kamu membuka situs daerah tempat objek berada, bukan tempat tinggalmu sekarang.
Nama atau nominal tidak sama dengan SPPT
Kemungkinan penyebab: Data objek belum diperbarui atau ada perubahan nilai.
Solusi: Jangan bayar dulu. Hubungi Bapenda daerah atau kantor pelayanan pajak daerah terdekat. Untuk Jakarta, Call Center Bapenda 1500-177.
Tidak punya SPPT fisik
Kemungkinan penyebab: SPPT tidak sampai atau hilang.
Solusi: Unduh e-SPPT di situs resmi daerah bila tersedia (Jakarta menyediakannya), atau minta salinan ke kantor Bapenda.
Ada pihak menawarkan bayar PBB lewat tautan atau nomor pribadi
Kemungkinan penyebab: Modus penipuan yang memakai nama pajak daerah.
Solusi: Bayar hanya lewat kanal yang tercantum di situs resmi daerah. Jangan transfer ke rekening pribadi dan jangan bagikan OTP.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apakah PBB bisa dibayar lewat Coretax? Tidak untuk PBB-P2 (rumah dan tanah). PBB itu pajak daerah, jadi dibayar lewat kanal Bapenda atau pemerintah daerah. PBB-P3 (perkebunan, perhutanan, pertambangan) dipungut pemerintah pusat.
Berapa tarif PBB? Di Jakarta tarif PBB-P2 adalah 0,5% (0,25% untuk lahan produksi pangan dan ternak) menurut Perda DKI 1/2024. Daerah lain mengikuti peraturannya sendiri.
Pakai apa untuk bayar PBB? Kanal yang ditunjuk daerahmu, misalnya bank, kantor pos, atau aplikasi resmi. Cek daftarnya di situs Bapenda daerah.
Kapan PBB dihitung? Bapenda DKI menyebut keadaan objek pada 1 Januari menentukan PBB terutang tahun itu.
Apa itu NOP? Nomor Objek Pajak, nomor identitas objek PBB yang tercetak di SPPT.
Baca juga
- Apa itu Coretax: fungsi dan persiapan
- Cara aktivasi Coretax pribadi
- Kartu NPWP hilang: cara urus ulang
- Semua artikel Legal & Keuangan
Sumber
- Bapenda DKI Jakarta, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan · diakses 21 November 2026
- Pajak Online Jakarta, e-SPPT · diakses 21 November 2026
- DJP, Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) · diakses 21 November 2026



