Pajak Penghasilan UMKM: PPh Final 0,5% dan Cara Hitungnya

Artikel ini menjelaskan siapa yang kena PPh final UMKM, cara menghitungnya bulan demi bulan dengan contoh Rupiah, cara setor dan lapor, serta kesalahan yang sering terjadi. Semua aturan dicek di sumber resmi DJP pada 22 Oktober 2026.

Siapa yang kena PPh final UMKM 0,5%?

Menurut siaran pers DJP, tarif PPh final 0,5% bisa dipakai wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang omzetnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dasar hukumnya PP 55 Tahun 2022 (pembaruan PP 23 Tahun 2018).

Tarif ini ada batas waktunya (Pasal 59 PP 55/2022), dihitung sejak kamu terdaftar sebagai wajib pajak, atau sejak 2018 kalau terdaftar sebelum 2018:

DJP memberi contoh: orang pribadi yang terdaftar tahun 2020 bisa memakai tarif ini sampai tahun 2026. Setelah masa berlaku habis, kamu menghitung pajak dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh dan wajib menyelenggarakan pembukuan. Kalau omzet masih di bawah Rp4,8 miliar, DJP menyebut kamu boleh memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan pencatatan.

Rp500 juta bebas pajak: cara kerjanya

Untuk wajib pajak orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh final (Pasal 60 PP 55/2022, juga dikutip dalam siaran pers DJP). Pajak 0,5% hanya dikenakan pada omzet di atas itu. Perhitungannya kumulatif sepanjang tahun.

Aturan ini untuk orang pribadi. Badan seperti CV atau PT tidak mendapat batas bebas Rp500 juta, jadi 0,5% dihitung dari seluruh omzet.

Contoh hitungan dalam Rupiah

Ilustrasi untuk lima profil, semuanya memakai tarif 0,5%. Angka omzet adalah contoh, bukan data nyata.

Hitungan bulan demi bulan

Pajak disetor per bulan, jadi kamu perlu tahu kapan omzet kumulatifmu melewati Rp500 juta. Contoh: toko online orang pribadi dengan omzet Rp60 juta per bulan (total Rp720 juta setahun).

Hasil bulanan ini sama dengan hitungan tahunan di tabel sebelumnya. Cara membaca "bulan lewat batas" seperti ini adalah penjelasan hitungan kami dari ketentuan kumulatif PP 55/2022; kalau omzetmu naik-turun atau ada kasus khusus, konfirmasikan ke KPP atau Kring Pajak.

Kenapa yang dihitung omzet, bukan laba?

Karena PPh final menghitung dari omzet kotor, pajaknya tetap ada walau labamu tipis. Contoh: omzet Rp720 juta dengan margin laba 5% berarti laba Rp36 juta, dan pajak Rp1,1 juta setara sekitar 3% dari laba. Di margin 15% (laba Rp108 juta), pajak yang sama hanya sekitar 1%. Karena itu pencatatan omzet dan margin penting; lihat juga pembukuan UMKM untuk pemula.

Cara setor dan lapor PPh final UMKM

1. Catat omzet bulanan

   Jumlahkan semua penjualan bruto bulan itu: toko offline, marketplace, WhatsApp, dan media sosial. Jangan hanya dihitung dari saldo yang cair.

2. Hitung pajak terutang

   Orang pribadi: kurangi bagian omzet yang masih di bawah Rp500 juta kumulatif, lalu kali 0,5%. Badan: omzet bulan itu × 0,5%.

3. Buat kode billing

   Buat kode billing lewat akun Coretax DJP (menu pembayaran / kode billing). Kode jenis pajak yang banyak dipakai untuk PPh final UMKM adalah 411128-420, tetapi pilihan menu bisa berubah, jadi cek tampilan Coretax-mu atau tanyakan ke Kring Pajak.

4. Bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

   Contoh: pajak masa September disetor paling lambat 15 Oktober. Menurut DJP, pembayaran yang sudah divalidasi dianggap sebagai penyampaian SPT Masa.

5. Isi SPT Tahunan

   Orang pribadi memakai SPT Tahunan 1770 (bukan 1770S atau 1770SS) dan mengisi daftar jumlah peredaran bruto serta pembayaran PPh final per masa pajak. Modul pengisiannya tersedia di halaman DJP.

Kalau di satu bulan tidak ada omzet sama sekali, DJP menyatakan kamu tidak wajib menyampaikan SPT Masa untuk bulan itu.

Pajak marketplace: apa bedanya dengan setoran sendiri?

Seller di marketplace besar mungkin melihat potongan pajak (PPh Pasal 22 sebesar 0,5%) setelah aturan baru PMK 37/2025 berjalan. Detail penerapannya berbeda antar platform dan masih diatur bertahap, jadi baca pengumuman resmi di pusat bantuan penjual platformmu dan di pajak.go.id. Prinsipnya: potongan itu tidak membebaskanmu dari kewajiban mencatat omzet dan melaporkannya di SPT Tahunan.

Kesalahan yang sering terjadi

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Penghasilan Rp500 juta kena pajak berapa?

Untuk UMKM orang pribadi yang memakai PPh final 0,5%, omzet sampai Rp500 juta setahun tidak kena PPh final, jadi Rp0. Omzet di atas Rp500 juta dikali 0,5%. Ini berbeda dengan penghitungan tarif umum, yang bergantung pada penghasilan neto dan PTKP.

Berapa batas omzet UMKM untuk PPh final?

Maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kalau lewat di tengah tahun, tarif 0,5% masih dipakai sampai akhir tahun itu.

Apakah UMKM wajib bayar pajak setiap bulan?

Ya, kalau ada omzet yang kena pajak, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau omzet kumulatif masih di bawah Rp500 juta (orang pribadi) atau tidak ada omzet di bulan itu, tidak ada yang perlu disetor.

Bagaimana cara melaporkan pajak UMKM?

Penyetoran yang sudah divalidasi dianggap sebagai SPT Masa. Setiap tahun, laporkan lewat SPT Tahunan (orang pribadi memakai 1770) dengan daftar peredaran bruto dan pembayaran PPh final.

Baca juga

• NIB untuk UMKM: apa itu dan cara mengurusnya
• Membuka usaha legal di Indonesia
• Panduan UMKM go digital
• Arus kas usaha kecil
• Kategori UMKM dan Legal & Keuangan