UMKM 6 min baca

Apakah UMKM Wajib Pembukuan? Aturan DJP dan Cara Mencatat

Tim Redaksi Cara Menghasilkan Uang

Penulis di Cara Menghasilkan Uang.

Diterbitkan 26 Oktober 2026

Buku catatan dan kalkulator untuk pembukuan UMKM

Jawaban singkat

Ya, setiap UMKM wajib mencatat, tetapi tidak semua wajib pembukuan. Menurut DJP, orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun cukup melakukan pencatatan omzet. Pembukuan lengkap (neraca dan laba rugi) wajib untuk badan seperti CV dan PT, dan untuk orang pribadi yang memilihnya atau omzetnya di atas Rp4,8 miliar. Catatan wajib disimpan 10 tahun.

Poin penting

Pencatatan = catatan teratur tentang omzet (peredaran bruto) sebagai dasar hitung pajak. Pembukuan = proses lengkap yang berakhir pada neraca dan laporan laba rugi.
Orang pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun: cukup pencatatan. Badan (CV, PT, firma, koperasi): pembukuan.
Kalau orang pribadi tidak memberi tahu DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak bahwa ia memilih pencatatan, ia dianggap memilih pembukuan.
Pakai PPh final 0,5%? Kamu tetap perlu catatan omzet bulanan, karena SPT Tahunan meminta daftar peredaran bruto per masa pajak.
Buku, catatan, dan dokumen dasarnya wajib disimpan 10 tahun.

Artikel ini menjelaskan beda pencatatan dan pembukuan, siapa yang kena yang mana, apa saja isi catatan minimal, dan template yang bisa kamu pakai hari ini. Aturan dicek di sumber resmi DJP pada 26 Oktober 2026.

Pencatatan dan pembukuan: apa bedanya?

Dua istilah ini sering dianggap sama, padahal beda kewajiban dan beda hasil akhirnya. Rangkuman dari penjelasan DJP:

	Pencatatan	Pembukuan
Isi	Data teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto	Harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian
Hasil akhir	Catatan omzet yang rapi	Laporan keuangan: neraca dan laporan laba rugi
Untuk siapa	Orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun	Badan, dan orang pribadi yang memilih atau omzetnya di atas batas
Butuh ilmu akuntansi?	Tidak	Ya, minimal prinsip dasar pencatatan berpasangan

Dasar hukumnya Pasal 28 UU KUP. Ayat (1) mewajibkan wajib pajak badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan. Pengecualiannya untuk orang pribadi dengan peredaran bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000: mereka tidak wajib pembukuan, tetapi wajib pencatatan.

Kamu masuk yang mana?

Cari baris yang paling mirip dengan usahamu:

Kondisi usaha	Yang wajib kamu lakukan
Orang pribadi, omzet < Rp4,8 miliar, sudah memberi tahu DJP memilih pencatatan	Pencatatan omzet
Orang pribadi, omzet < Rp4,8 miliar, tidak memberi tahu DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak	Dianggap memilih pembukuan
Orang pribadi, omzet > Rp4,8 miliar	Pembukuan
CV, PT, firma, koperasi	Pembukuan
Masa tarif PPh final 0,5% sudah habis	Pembukuan untuk tarif umum Pasal 17, atau NPPN dengan pencatatan kalau omzet masih di bawah Rp4,8 miliar

NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) adalah cara menghitung penghasilan neto dengan mengalikan omzet dengan persentase norma sesuai jenis usaha. Persentase tiap bidang usaha ada di aturan DJP, jadi tanyakan ke KPP atau Kring Pajak 1500200 sebelum memakainya.

Contoh nyata dalam Rupiah

Empat profil ilustrasi (angka contoh, bukan data nyata) untuk melihat kewajiban dan pajak final 0,5% setahun. Orang pribadi mendapat bagian omzet Rp500 juta pertama bebas PPh final.

Profil	Omzet setahun	Yang wajib	PPh final setahun
Penjual Shopee orang pribadi	Rp300 juta	Pencatatan	Rp0
Warung kopi orang pribadi	Rp720 juta	Pencatatan	Rp1.100.000
Toko online orang pribadi	Rp2 miliar	Pencatatan	Rp7.500.000
CV jasa percetakan	Rp720 juta	Pembukuan	Rp3.600.000

PPh final setahun menurut profil

Penjual Shopee (OP)Rp 0

omzet Rp300 juta, di bawah batas bebas

Warung kopi (OP)Rp 1.100.000

(720 − 500) juta × 0,5%

Toko online (OP)Rp 7.500.000

(2.000 − 500) juta × 0,5%

CV percetakanRp 3.600.000

720 juta × 0,5%, tanpa batas bebas

Sumber: contoh ilustrasi, tarif dan batas dari PP 55/2022 (lihat artikel pajak penghasilan UMKM)

Perhatikan penjual Shopee di baris pertama: pajaknya Rp0, tetapi kewajiban mencatat dan lapor SPT Tahunan tetap ada. Bebas pajak bukan berarti bebas catatan.

Apa yang minimal harus dicatat?

Untuk pencatatan, fokus pada omzet. Ini template yang bisa langsung kamu salin ke Excel atau Google Sheets:

Tanggal	Sumber (toko/Shopee/WA)	Nomor nota/pesanan	Omzet kotor (Rp)	Catatan
02/11/2026	Shopee	2611020XXXX	150.000	Sebelum potong biaya admin
02/11/2026	WhatsApp	INV-001	300.000	Transfer BCA
03/11/2026	Toko	Nota 014	85.000	Tunai

Tiga kebiasaan yang membuat catatan ini kuat saat diperiksa:

Catat omzet kotor, bukan saldo yang cair. Biaya admin marketplace dan ongkir bukan pengurang omzet.
Gabungkan semua kanal: toko fisik, marketplace, WhatsApp, media sosial.
Simpan bukti dasarnya (nota, tangkapan layar laporan penjualan, mutasi rekening) bersama catatan.

Kalau kamu ingin pembukuan yang lebih lengkap, mulai dari arus kas sederhana di pembukuan UMKM untuk pemula dan pilih alat bantu di aplikasi pembukuan UMKM gratis.

Langkah memulai pencatatan minggu ini

Cek bentuk usaha dan omzet setahun
Orang pribadi atau badan? Jumlahkan omzet kotor 12 bulan terakhir dari semua kanal. Angka ini menentukan baris mana di tabel di atas yang berlaku untukmu.
Pastikan status pencatatan atau pembukuan
Orang pribadi: tanyakan ke KPP atau Kring Pajak 1500200 apakah kamu tercatat memilih pencatatan. Kalau lewat 3 bulan pertama tahun pajak tanpa pemberitahuan, kamu dianggap memilih pembukuan.
Siapkan satu tempat catatan
Pakai lembar kerja dengan kolom seperti template di atas, atau salah satu aplikasi gratis. Satu tempat saja, supaya tidak ada omzet yang tercecer.
Catat setiap hari, rekap setiap bulan
Sisihkan 5 sampai 10 menit sehari. Di akhir bulan, jumlahkan omzet kotor dan cocokkan dengan laporan penjualan marketplace serta mutasi rekening.
Arsipkan bukti selama 10 tahun
Foto nota, simpan laporan penjualan bulanan dalam PDF, dan beri nama folder per tahun. Cadangkan di cloud.

Checklist catatan UMKM

0/5

Aku tahu bentuk usahaku dan omzet kotor setahun
Statusku (pencatatan atau pembukuan) sudah jelas
Omzet semua kanal masuk ke satu catatan
Bukti dasar (nota, laporan, mutasi) tersimpan rapi
Rekap omzet bulanan siap untuk SPT Tahunan

Berapa lama catatan harus disimpan?

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasarnya wajib disimpan selama 10 tahun, menurut penjelasan DJP. Kamu harus bisa memperlihatkan atau meminjamkannya saat pemeriksaan.

Kalau dokumen tidak ada, DJP tidak bisa mengetahui peredaran bruto sebenarnya. Dalam kondisi itu, penghitungan bisa dilakukan dengan metode yang diatur PMK 15/PMK.03/2018, dan penghasilan neto bisa dihitung dengan NPPN. Artinya, angka omzet bisa ditetapkan pihak pajak, bukan angkamu sendiri. Catatan rapi melindungi kamu.

Kalau tidak berhasil

Jika tidak berhasil

Belum pernah mencatat dan baru sadar di tengah tahun

Kemungkinan penyebab: Omzet sebelumnya tersebar di marketplace, mutasi bank, dan nota

Solusi: Rekap mundur dari laporan penjualan marketplace dan mutasi rekening, lalu catat per bulan. Mulai catat harian dari sekarang

Bingung apakah tercatat memilih pencatatan atau pembukuan

Kemungkinan penyebab: Pemberitahuan memilih pencatatan harus disampaikan dalam 3 bulan pertama tahun pajak, kalau tidak dianggap memilih pembukuan

Solusi: Tanyakan status ke KPP atau Kring Pajak 1500200, jangan menebak

Omzet marketplace beda dengan uang yang masuk rekening

Kemungkinan penyebab: Saldo cair sudah dipotong biaya admin, ongkir, dan voucher

Solusi: Catat omzet kotor dari laporan penjualan, simpan selisihnya sebagai biaya terpisah

Nota tulis tangan hilang atau rusak

Kemungkinan penyebab: Dokumen fisik tidak punya cadangan

Solusi: Foto setiap nota tiap hari dan simpan di folder cloud per bulan

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apakah UMKM wajib melakukan pembukuan dan pencatatan?

Wajib salah satunya. Orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun cukup pencatatan. Badan wajib pembukuan.

Apa beda pencatatan dan pembukuan UMKM?

Pencatatan mengumpulkan data omzet secara teratur sebagai dasar hitung pajak. Pembukuan lebih lengkap: mencatat harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, lalu menghasilkan neraca dan laporan laba rugi.

Apakah UMKM dengan omzet kecil tetap harus mencatat?

Ya. Omzet di bawah Rp500 juta memang tidak kena PPh final untuk orang pribadi, tetapi catatan omzet tetap dibutuhkan untuk mengisi SPT Tahunan.

Berapa lama dokumen pembukuan harus disimpan?

10 tahun, menurut penjelasan DJP tentang kewajiban pembukuan dan pencatatan.

Dapatkan Tips Menghasilkan Uang Gratis

Satu email ringkas: panduan baru, cara menambah penghasilan, dan tips mengatur uang. Gratis, bisa berhenti kapan saja.