Jawaban singkat
Poin penting
- Tarif tidak naik: tetap 0,5% dari omzet bruto, dan Rp500 juta pertama bebas pajak untuk orang pribadi.
- Batas 7 tahun untuk orang pribadi dan perseroan perorangan dihapus. Syaratnya hanya omzet tidak lewat Rp4,8 miliar.
- Omzet suami, istri, dan perseroan perorangan milik mereka bisa digabung saat mengecek batas Rp4,8 miliar.
- CV, firma, PT, dan BUMDes yang baru terdaftar harus memakai tarif umum PPh Badan. Koperasi dapat 4 tahun pajak.
- Penghasilan dari pekerjaan bebas (misalnya dokter, konsultan, influencer, blogger) tidak termasuk usaha yang bisa memakai PPh final ini.
Artikel ini fokus pada perubahan 2026 dan dampaknya ke tiap jenis pelaku usaha. Dasar hitungan dan cara setor ada di pajak penghasilan UMKM. Semua aturan di bawah dicek di situs resmi DJP pada 11 November 2026.
Apa yang berubah di PP 20/2026?
PP 20/2026 mengubah PP 55/2022. Menurut tulisan pegawai DJP di pajak.go.id, aturan ini ditetapkan dan berlaku mulai 22 April 2026, dan tarif 0,5% tidak berubah. Yang berubah adalah siapa yang boleh memakainya dan sampai kapan.
| Hal | Sebelum (PP 55/2022) | Sesudah (PP 20/2026) |
|---|---|---|
| Orang pribadi | Maksimal 7 tahun | Tanpa batas waktu, selama omzet tidak lewat Rp4,8 miliar |
| Perseroan perorangan | 4 tahun | Tanpa batas waktu (didirikan 1 orang) |
| CV, firma, PT, BUMDes | 3–4 tahun | Yang baru terdaftar tidak bisa; yang sudah memakai dapat masa transisi |
| Koperasi | 4 tahun | 4 tahun pajak sejak terdaftar |
| Omzet bebas pajak | Rp500 juta (orang pribadi) | Tetap Rp500 juta (orang pribadi) |
Kabar baik utamanya: pelaku usaha perorangan tidak lagi dikejar tenggat 7 tahun. Kalau sebelumnya kamu khawatir tarif 0,5% berakhir di 2025 atau 2026, DJP menyebut orang pribadi dan perseroan perorangan kini bisa memakainya "selama masih memenuhi kriteria".
Siapa yang masih boleh, dan siapa yang tidak?
Dari tulisan DJP dan laporan IKPI (asosiasi konsultan pajak) tentang PP 20/2026, pembagiannya begini:
| Pelaku usaha | Boleh PPh final 0,5%? |
|---|---|
| Orang pribadi (toko online, warung, jasa usaha) | Boleh, omzet maksimal Rp4,8 miliar |
| Perseroan perorangan (didirikan 1 orang) | Boleh, kecuali didirikan oleh tenaga ahli yang memberi jasa pekerjaan bebas |
| Koperasi | Boleh selama 4 tahun pajak sejak terdaftar |
| CV, firma, PT, BUMDes baru | Tidak, memakai tarif umum PPh Badan |
| Yang sudah melewati Rp4,8 miliar | Tidak |
| Yang memilih tarif umum, BUT, penerima fasilitas pajak lain | Tidak |
Batas Rp4,8 miliar: yang dihitung lebih luas
Ini perubahan yang paling gampang terlewat. Menurut DJP, batas Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto dari usaha dan jasa pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak, termasuk yang diterima di luar negeri. Jadi omzet jualan online plus penghasilan jasa ikut dijumlahkan.
Aturan penggabungan juga diperluas. Kalau suami-istri punya pemisahan harta atau menjalankan hak dan kewajiban pajak secara terpisah, omzet mereka digabung, ditambah omzet semua perseroan perorangan yang didirikan salah satu atau keduanya. Tujuannya mencegah usaha dipecah-pecah supaya tiap bagian tampak kecil.
Contoh hitungan dalam Rupiah
Angka berikut contoh ilustrasi dengan tarif 0,5% dan bebas Rp500 juta untuk orang pribadi. Ini bukan data pelaku usaha nyata.
| Profil | Omzet setahun | Dasar pajak | PPh final setahun |
|---|---|---|---|
| Penjual Shopee orang pribadi | Rp400 juta | Rp0 | Rp0 |
| Toko online orang pribadi | Rp1,2 miliar | Rp700 juta | Rp3.500.000 |
| Toko online orang pribadi | Rp3 miliar | Rp2,5 miliar | Rp12.500.000 |
| Suami Rp3 miliar + istri Rp2,5 miliar (digabung) | Rp5,5 miliar | Lewat Rp4,8 miliar | Tidak boleh 0,5% pada tahun pajak berikutnya |
di bawah batas bebas
(1.200 − 500) juta × 0,5%
(3.000 − 500) juta × 0,5%
Sumber: contoh ilustrasi, tarif dan batas dari PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026
Contoh keempat menunjukkan jebakan baru: masing-masing masih di bawah Rp4,8 miliar, tetapi gabungannya lewat. Menurut DJP, jika omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, fasilitas hilang untuk tahun-tahun berikutnya. Kasus keluarga seperti ini sebaiknya dikonfirmasi ke KPP.
Apa artinya untuk tiap pelaku usaha?
Penjual online orang pribadi paling aman: tarif, batas Rp4,8 miliar, dan bebas Rp500 juta tidak berubah, dan masa 7 tahun tidak lagi jadi ancaman. Tugasmu tinggal mencatat omzet dengan rapi dan menyetor tepat waktu.
Pemilik beberapa usaha atau usaha keluarga perlu lebih hati-hati. Omzet yang tersebar di beberapa nama tetap bisa dijumlahkan, jadi pantau total, bukan per usaha.
Pemilik CV atau PT yang berencana mendaftar tidak bisa lagi mengandalkan 0,5%. Hitung beban dengan tarif umum PPh Badan sejak awal, karena itu bergantung pada laba dan butuh pembukuan.
Cek status usahamu dalam 5 langkah
Tentukan bentuk usahamu
Orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, atau CV/PT/firma/BUMDes. Bentuk ini menentukan boleh tidaknya kamu memakai 0,5%.Jumlahkan seluruh omzet setahun
Gabungkan jualan, jasa, dan penghasilan dari luar negeri. Kalau berlaku penggabungan suami-istri, jumlahkan juga omzet pasangan dan perseroan perorangan kalian.Bandingkan dengan Rp4,8 miliar
Selama tidak lewat, kamu tetap memenuhi syarat omzet. Pantau tiap bulan, jangan menunggu akhir tahun.Hitung setoran bulanan
Orang pribadi: omzet kumulatif di atas Rp500 juta dikali 0,5%. Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.Simpan catatan omzet
Catatan omzet bulanan jadi dasar SPT Tahunan. Panduan mencatatnya ada di pembukuan UMKM untuk pemula.
Jika tidak berhasil atau bingung
Jika tidak berhasil
CV atau PT-ku sudah pakai 0,5% sebelum 2026, apakah langsung berhenti?
Kemungkinan penyebab: PP 20/2026 hanya melarang yang baru terdaftar
Solusi: Menurut DJP, wajib pajak yang sudah memakai fasilitas tetap dapat masa transisi sampai jangka waktunya berakhir. Cek sisa masanya di KPP
Punya beberapa usaha atas nama suami dan istri
Kemungkinan penyebab: Omzet bisa digabung untuk batas Rp4,8 miliar
Solusi: Jumlahkan semua omzet dulu. Jika mendekati batas, konsultasikan ke KPP sebelum akhir tahun
Penghasilan dari endorse atau freelance, apakah boleh 0,5%?
Kemungkinan penyebab: Pekerjaan bebas dikecualikan dari penghasilan usaha yang bisa PPh final
Solusi: Tanyakan ke Kring Pajak 1500200 atau KPP, karena penggolongannya bergantung pada jenis penghasilanmu
Berita menyebut tarif 0,5% berakhir 2025
Kemungkinan penyebab: Berita itu terbit sebelum PP 20/2026
Solusi: Rujuk ke tulisan DJP bulan Juni 2026: orang pribadi dan perseroan perorangan tanpa batas waktu
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Berapa tarif pajak UMKM terbaru?
Tarif PPh final UMKM tetap 0,5% dari omzet bruto. Tidak ada kenaikan tarif di PP 20/2026. Orang pribadi masih mendapat omzet Rp500 juta pertama bebas pajak.
Apakah pajak UMKM 0,5% berakhir di 2025?
Tidak untuk orang pribadi dan perseroan perorangan. Menurut DJP, PP 20/2026 menghapus batas waktu bagi keduanya selama omzet tidak lewat Rp4,8 miliar.
Apakah CV dan PT masih bisa pakai PPh final 0,5%?
Yang baru terdaftar tidak bisa dan harus memakai tarif umum PPh Badan. Yang sudah memakainya mendapat masa transisi sampai jangka waktu fasilitasnya berakhir.
Apakah freelancer dan influencer bisa memakai 0,5%?
Penghasilan pekerjaan bebas dikecualikan dari penghasilan usaha untuk PPh final ini. Konfirmasikan ke KPP karena kondisi tiap orang berbeda.
Baca juga
- Pajak penghasilan UMKM: hitungan dan cara setor
- Apakah UMKM wajib pembukuan?
- NIB untuk UMKM
- Membuka usaha legal di Indonesia
- Kategori UMKM dan Legal & Keuangan
Sumber
- DJP: PP 20/2026, Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya (3 Juni 2026) · diakses 11 November 2026
- DJP: PP 20 Tahun 2026, Napas Baru Pajak UMKM, Antara Kemudahan dan Keadilan (3 Juni 2026) · diakses 11 November 2026
- IKPI: PP 20/2026 Tutup Celah Pecah Usaha untuk Pertahankan Tarif Pajak UMKM · diakses 11 November 2026



